Space Iklan Islami

Menteri Agama Ambil Alih Sertifikasi Halal - MUI Di Abaikan Pemerintah 2016

Posted by I S L A M A D I N A on 11.19.2016

MUI Kehilangan Hak Sertifikasi Halal

Setahun lagi, MUI akan kehilangan hak atas penerbitan sertifikasi halal. Lembaganya para alim ulama itu harus menyerahkan kewenangan menerbitkan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meski demikian, MUI masih dilibatkan dalam pemberian fatwa halal maupun haram.
BPJPH merupakan lembaga yang pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014 itu, mengamanatkan pembentukan BPJPH paling lambat tiga tahun setelah UU disahkan atau pada 2017.
Selain soal kewenangan menerbitkan sertifikat halal, ada beberapa poin lain yang bakal menguntungkan pemerintah. Salah satunya, keberadaan BPJPH di bawah kendali Kementerian Agama yang bakal mempermudah pemerintah dalam melakukan audit.

Keuntungan lain, dana yang diperoleh dari sertifikasi halal bisa dimasukkan ke kas negara melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh sebab itu, nantinya besaran tarif proses sertifikasi bakal ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. “Selama ini aturannya tidak ada. Kita tidak tahu biaya (sertifikasi) tersebut masuk ke mana,” tambahnya.
Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, serta melakukan registrasi sertifikat halal bagi produk luar negeri.


Blog, Updated at: 14.23.00

0 comments:

Posting Komentar

Terima kasih sudah Berkunjung Ke Blog Ini..Silahkan Berkomentar Asal dengan bahasa santun dan saling menjaga kesopanan.
Hidup Blogger Indonesia..!!!!

Popular Posts

Diberdayakan oleh Blogger.

DIMANA ALLAH / TAUHID